Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk mendukung pelaksanaan peran dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 perihal Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, menyatakan bahwa 1) BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada presiden; 2) BPKN merupakan lembaga nonstruktural;  3) Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN mampu membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), menyatakan bahwa

1) BPKN mempunyai fungsi mengatakan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya berbagi Perlindungan Konsumen di Indonesia;

2) Untuk menjalankan fungsi BPKN bertugas: a) mengatakan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan akal di bidang Perlindungan Konsumen; b) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perlindungan Konsumen; c) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan Konsumen; d) mendorong berkembangnya LPKSM; e) menyebarluaskan info melalui media mengenai Perlindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada Konsumen; f) mendapat pengaduan perihal Perlindungan Konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau Pelaku Usaha; dan g) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan Konsumen.

3) Dalam melakukan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKN mampu bekerja sama dengan organisasi Konsumen internasional.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran BPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan keputusan Ketua BPKN.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), menyatakan bahwa

1) Susunan keanggotaan BPKN terdiri dari: a) seorang ketua merangkap anggota; b) seorang wakil ketua merangkap anggota; dan c) anggota BPKN paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota.

2) Untuk menunjang pelaksanaan peran BPKN, anggota BPKN mampu dibagi dalam beberapa komisi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPKN diatur dengan Peraturan Ketua BPKN.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), menyatakan bahwa

1) Anggota BPKN terdiri dari unsur: a) pemerintah; b) Pelaku Usaha; c) LPKSM; d) akademisi; dan e) tenaga ahli.

2) Jumlah wakil setiap unsur yang menjadi anggota BPKN harus memperhatikan keseimbangan setiap unsur.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).

Link Dwonload

Demikian info perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

Sumber https://www.duniaedukasi.my.id/