Validasi Data Guru Di Dapodik Untuk Penerbitan Sktp

Maret 16, 2019 Posting Komentar

VALIDASI DATA GURU DI DAPODIK UNTUK PENERBITAN SKTP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih menyusun juknis penyaluran sertifikasi guru untuk medapat sumbangan profesi guru (TPG). Pascakeluarnya Perpres Nomor 87 Tahun 2019 ihwal Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) syarat sertifikasi guru masih dalam model peralihan dari 24 jam tatap muka menjadi mengajar delapan hari dalam sepekan atau 40 jam.

"Masih ada masa peralihan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso, Rabu (13/9).

Ari mengatakan, aturan yang menyebut 24 jam tatap muka sebagai syarat sertifikasi masih berlaku. Namun, ia mengatakan, guru sebagai aparatur sipil negara (ASN) memiliki kewajiban bekerja selama 40 jam dalam sepekan. "Kami coba mensinkronkan semua, guru, ASN," ujar dia. Menurutnya, Kemendikbud tengah membahas aturan mengenai sertifikasi dan gaji. Namun, ia melanjutkan, pembahasan butuh persetujuan dan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Demikian gosip yang admin kutip dari laman republika.co.id. Lalu bagaimana dengan Verifikasi atau Validasi Data Guru di Dapodik untuk penerbitan SKTP di 2019/2019 atau dikala ini? Menurut Admin sebelum ada ketentuan yang baru tentu akan mengacu pada Permendikbud yang sudah ada yakni Permendikbud No 12 Tahun 2019 dan PP No 19 Tahun 2019.

Berikut ini beberapa ketentuan terkait Penyaluran TPG menurut PP 19 Tahun 2019

1. Berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada a) guru; b) Guru yang diberi peran sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan c) Guru yang menerima Tugas Tambahan. (jadi kepala sekolah bukan peran tambahan)

2. Pasal 15 Peraturan Pemerintah PP Nomor (no) 19 Tahun 2019 sekaligus menagaskan bahwa kepala sekolah bukan peran tambahan. Adapun guru yang menerima peran komplemen dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 yakni:

1) Wakil kepala satuan pendidikan, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.

2) Ketua Program keahlian satuan pendidikan, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.

3) Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.

4) Kepala Laboratoium, bengkel, unit produksi, ekuivalen dengan 12 jam tata muka.

5) Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggrakan pendidikan inklusi ekuivalen dengan 6 jam tata muka.

6) Tugas komplemen lainnya terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan (jenis dan ekuivalensi menunggu Permendikbud – untuk sementara mampu melihat Tugas komplemen sesuai permendikbud no 12 tahun 2019---DISINI)

3. Berikut ini Persyaratan menerima atau pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) menurut pasal 15 ayat Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2019, yakni sebagai berikut:

1) Memiliki akta pendidik

2) Memiliki Nomor registrasi Guru (NRG) 3. Memenuhi beban kerja. Pemenuhan beban kerja mampu dipenuhi dari ekuivalensi beban kerja sebagaimana disebutkan di atas.

4) Aktif mengajar sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran sesuai akta pendidikan yang dimiliki.

5) Berusia paling tinggi 60 tahun

6) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

7) Memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal Baik

8) Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa.

4. Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 Jam tata muka. Selanjutnya dalam PP Nomor 19 Tahun 2019 juga dinyatakan bahwa yang termasuk beban kerja guru yakni a) Merencana pembelajaran dan pembimbingan; b) melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan; c) menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan; d) membimbing dan melatih akseptor didik; dan e) Melaksanakan peran komplemen yang melekat dengan beban kerja guru. Ingat PP lebih tinggi kedudukan hukumnya dibandingan Perpres ataupun Permendikbud, menurut saya menurut PP ini beban kerja guru mampu minimal 24 jam tatap muka (psl 54 ayat 2) dan mampu juga 40 jam kehadiran di sekolah perminggu (ps 54 ayat 1).

Sebagai langkah preventif Berikut ini beberapa langkah Validasi Data Guru di Dapodik Untuk penerbitan SKTP menurut Ketentuan Validasi semester sebelumnya (karena admin belum memperoleh ketentuan tentang Validasi Data Guru Di Dapodik Untuk Proses Tunjangan Guru / Penerbitan SKTP tahun 2019/2019)

A. Validasi Pengisian Data Individu PTK

· Nama : sesuai dengan ijazah, tanpa gelar. Gelar pada kolom tersendiri.

· Tgl Lahir : sesuai dengan akta kelahiran/Ijazah

· Nama ibu : tanpa gelar (alm/hj./dll)

· Status Kepegawaian harus diisi lengkap.

· Status CPNS/PNS/GTY/GTT

· Sumber honor : Yayasan/APBD/Sekolah

· Lembaga Pengangkat

· No SK harus diisi dengan benar (jika kurang dari 10 digit di tambahkan dengan nama kab/kota)

· NIP Baru (jika sudah ada)

B. Sekolah Induk

· Centangan Sekolah Induk Harus diisi, bila sekolah tsb yakni sekolah induk/pangkal PTK ybs

· Sekolah Induk hanya diperbolehan satu (1) untuk setiap PTK walau mengajar di beberapa sekolah

· Jika Sekolah Induk tidak dicentang atau lebih dari 1 sekolah induk yang dicentang maka data PTK ybs dianggap TIDAK VALID

· Jam mengajar minimal 6 jam pada Sekolah Induk,

B. Tugas Tambahan

· Tanggal Mulai Tugas (TMT) harus diisi dan Valid

· Tanggal Selesai Tugas (TST) harus diisi bila sudah tidak
menjabat

· No SK Harus diisi dengan benar

· Tugas Tambahan yang diakui yakni Tugas Tambahan pada
Sekolah Induk/pangkal.

· Jumlah Guru dengan Tugas Tambahan yang sama dalam
satu sekolah tidak boleh melebihi ketentuan.

· Jika Tugas Tambahan tidak valid maka Jumlah Jam Tugas
Tambahan tidak diakui (= 0 jam)

Tugas Tambahan di SMP yang diakui :

· Wakil Kepala Sekolah maksimum, dengan perhitung :
1 – 9 Rombel : 1 wakil kepala sekolah
10 – 18 rombel : 2 wakil kepala sekolah
19 – rombel : 3 wakil kepala sekolah

· 1 Kepala perpustakaan

· 1 Kepala Laboratorium

Tugas Tambahan di SMA

· 1-3 Wakil Kepala Sekolah

· 1 Kepala Laboratorium (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)

· 1 Kepala Perpustakaan (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)

Kurikulum 13

· Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)

1-6 rombel : 1 pembina

7-12 rombel : 2 pembina

13-18 rombel : 3 pembina

19- : 4 pembina

Tugas Tambahan yang diakui di SMK:

· 1-4 Wakil Kepala Sekolah

· 1 Kepala Lab IPA Berdasarkan sertifikasi pendidik (Kimia, fisika, Bilogi)

· Kepala Bengkel sesuai aktivitas peminatan
1 Paket 1 bengkel
Harus satu aktivitas keahlian
SK kepala sekolah diketahui oleh dinas pendidikan

· 1 Kepala Perpustakaan (SARPRAS HARUS SUDAH DI ENTRY DI DAPODIK)

· Kepala Program Studi

Sesuai aktivitas disekolah
Latar sertifikasinya sesuai dengan paket keahlian di kelompok progarm tersebut

· 1 Kepala unit produksi

Baca Juga

K13

· Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)
1-6 rombel : 1 pembina
7-12 rombel : 2 pembina
13-18 rombel : 3 pembina
19- : 4 pembina

C. Muatan Lokal

Syarat diakuinya Matapelajaran Muatan Lokal

· Muatan Lokal yang diajarkan merupakan Muatan Lokal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing masing melalui Perda/SK Gubernur/Bupati atau Walikota

· SK tersebut harus diserahkan kepada Dirjen GTK

· Nama Mata Pelajaran Mulok harus diisi benar benar sesuai
dengan Penulisan Nama Mapel Mulok pada SK Gubernur/ Bupati/Walikota.
Contoh : Misal tertulis pada SK : Bahasa Sunda
Maka Penulisan pada aplikasi Dapodik harus : Bahasa Sunda.
Tidak boleh B. Sunda atau Bhs Sunda

· Pengisian pada aplikasi Dapodik
Kurikulum KTSP
Jam wajib Mulok : 2 jam
Jika ada 2 mapel mulok, salah satu harus masuk jam wajib tambahan

· Kurikulum 2019
Mapel Mulok mampu diisi pada salah satu pelajaran tersebut atau mapel tersendiri (Muatan Lokal) dengan menuliskan Nama Mapel Mulok sesuai dengan SK Gubernur Walikota.
Contoh :
Nama Matapelajaran : Seni dan Budaya
Nama Mulok : Pendidikan Seni dan Budaya Jakarta

D. Guru BK

· Minimum Siswa yang dibimbing yakni 150 Siswa, mampu membimbing pada sekolah lain.

· Untuk Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan Kepala Sekolah minimum siswa yang dibimbing yakni 40

· Untuk Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan Wakasek minimum siswa yang dibimbing yakni 80

E. Guru TIK

· Guru TIK pada kurikulum 2019 diperlakukan sama dengan Guru BK

· Jenis Guru untuk Guru TIK harus diisi ‘Guru TIK’

· Jumlah minimum siswa untuk guru TIK sama dengan Guru BK

· Jika mengajar pada Kurikulum KTSP, maka perhitungan JJM sesuai dengan jumlah jam yang diampu sama ibarat mata pelajaran lainnya

F. Rasio Siswa dan Guru

VALIDASI DATA GURU DI DAPODIK UNTUK PENERBITAN SKTP

G. Riwayat Gaji Berkala

· Cek SK Berkala jangan ada kesalahan input Nomor SK Berkala, TMT SK Berkala dan Tanggal SK Berkala pada Aplikasi Dapodik Sekolah;

· Cek Masa Kerja Golongan (MKG) dan Gaji Pokok pada SK Berkala. Jangan ada kesalahan input honor pokok sesuai SK berkala.

H. Riwayat Kepangkatan

· Cek SK Pangkat / Golongan jangan ada kesalahan input Nomor SK Pangkat / Golongan , TMT SK Pangkat / Golongan dan Tanggal SK Pangkat / Golongan pada Aplikasi Dapodik Sekolah;

· Cek Masa Kerja Golongan (MKG) dan Gaji Pokok pada SK Pangkat / Golongan. Jangan ada kesalahan input honor pokok sesuai SK Pangkat / Golongan

======================================