Honorer K2 Yang Berhak Mengikuti Pppk (P3k) Direncanakan Hanya K2 Yangberusia 35 Tahun Ke Atas

“Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang mampu mengikuti seleksi nantinya ialah eks KII yang tidak mampu mengikuti seleksi CPNS 2019 ini lantaran ialah terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia penerima mampu diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”

Pemerintah mengapresiasi para tenaga honorer yang telah mengabdi pada sejumlah bidang dan memperhatikan seruan untuk diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini Pemerintah masih berproses merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) wacana P3K. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika Konferensi Pers di Kantor Staf Kepresiden (KSP) di Jakarta, Jumat (21/9/2019).

“RPP wacana P3K sedang dalam proses penyelesaian dan diperlukan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ditandatangani Presiden,” ujar Moeldoko. Namun demikian penyelesaian permasalahan tenaga honorer tersebut, menurut Moeldoko tetap harus mengutamakan unsur kualitas tanpa mengabaikan aspek psikologis dari para tenaga honorer.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana menunjukkan bahwa RPP P3K yang segera digarap Pemerintah salah satunya berfokus pada manajemen P3K dan dari sisi kualitas pengisi jabatan P3K. “Dan jika nantinya tenaga honorer manjadi P3K, kualitas SDM dari eks honorer KII ini sangat dibutuhkan untuk menjamin dunia pendidikan dan kesehatan memiliki SDM yang mampu menunjukkan pelayanan yang baik,” ujar Kepala BKN.

Dalam RPP P3K terdapat beberapa unsur penting, di antaranya: diawali perhitungan kebutuhan pengisi jabatan P3K, seleksi untuk menjadi P3K, dan wacana kontrak kerja yang rencananya mampu mencapai usia 1 tahun sebelum masa pensiun atau dengan kata lain masa kerja P3K mampu sama dengan PNS. “Untuk seleksi P3K dari jalur tenaga honorer, yang mampu mengikuti seleksi nantinya ialah honorer eks K2 yang tidak mampu mengikuti seleksi CPNS 2019 ini lantaran ialah terhalang usia. Nah di P3K nantinya batasan usia penerima mampu diikuti oleh tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke atas”.

Konferensi Pers juga dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyambut baik planning tersebut. Pihaknya meminta guru honorer untuk kembali mengajar dengan baik dan membina anak didik di sekolah. “RPP wacana P3K merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap para guru honorer dan dunia pendidikan. Diharapkan PP tersebut nantinya mampu menjadi solusi permasalahan guru honorer yang ada selama ini” kata Muhadjir. (sumber: bkn.go.id)

Pemerintah Berikan Solusi Persoalan Guru Honorer, Mendikbud Imbau Guru Tetap Fokus Mengajar  

Pemerintah terus menunjukkan perhatian terhadap masa depan guru, khususnya dalam menunjukkan solusi terhadap problem guru honorer. Para guru, khususnya guru honorer dihimbau untuk tetap fokus mengajar di sekolah. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, pada jumpa pers mengenai kebijakan Pemerintah terhadap guru honorer, di Kantor Staf Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/09/2019).

“Alhamdulillah sore ini sudah ada solusi untuk mengatasi problem wacana posisi guru, terutama guru honorer. Mudah-mudahan ini ialah solusi yang terbaik. Dengan kerendahan hati saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing, untuk membina, mengasuh, mengantar, dan mengajar belum remaja didik kita. Tetap fokus mengajar di sekolah,” tutur Mendikbud.

Mendikbud mengimbau semoga para guru honorer tidak lagi melakukan kegiatan di luar peran profesionalnya sebagai guru. “Karena aspirasi sebagai guru honorer Insya Allah sudah diperhatikan pemerintah dan sudah dicarikan jalan keluarnya,” terperinci Mendikbud.

Pemerintah menunjukkan solusi dengan menunjukkan kesempatan para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk Negara melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses seleksi PPPK akan dilakukan sesudah selesainya seleksi CPNS tahun 2019. “Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat lantaran ialah usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK, dengan kualitas tetap diutamakan,” terperinci Mendikbud.

Dengan solusi yang diberikan pemerintah tersebut, Mendikbud mengimbau kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. “Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer. Sesuai kode Bapak Presiden dilarang lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” ujar Mendikbud.

Mendikbud mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat mampu bekerja sama dalam menunjukkan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. “Semua ini dilarang lepas dari kerja sama dan pinjaman berbagai pihak dalam merampungkan problem dan memikirkan masa depan guru,” pungkas Mendikbud.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana; Kepala Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano; Sekretaris Kemen PAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kemen PAN dan RB, Setiawan Wangsaatmadja, dan sejumlah pejabat terkait.

= Baca Juga =

Sumber https://www.duniaedukasi.my.id/