Formasi Cpns Tahun 2019 Tetap Dibuka Dengan Kuota 24 Ribuan

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Seperti yang diketahui bersama tentang akan adanya moratorium CPNS di tahun 2019 mendatang akan dibatalkan. Namun, hal tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar, dikarenakan Pemerintah melalui KemenPAN-RB akan tetap membuka deretan CPNS di tahun 2019 mendatang baik dari kalangan guru / pendidik, Bidan PTT, maupun deretan CPNS lainnya.

Akan tetapi kuotanya terbatas dengan asumsi adanya moratorium CPNS 2019 terbatas, yakni untuk menggantikan PNS yang sudah pensiun di tahun 2019 mendatang.

Seperti yang admin rilis dari situs Jpnn.com bahwasannya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan, moratorium rekrutmen CPNS pada 2019 sifatnya terbatas. Artinya, masih ada deretan tertentu yang dibuka alasannya ialah sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru.

"Moratorium bukan berarti tidak mendapat pegawai gres sama sekali. Koridornya masih di moratorium terbatas dan jumlah yang diangkatkan pun sangat sedikit alasannya ialah hanya menggantikan yang pensiun saja," kata‎ Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono kepada JPNN, Rabu (4/11).

Rencananya, deretan yang dibuka ialah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.

"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan pemda," ujarnya.

Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Jumlahnya, sekitar 3.000-an.  Formasi tenaga penegak aturan sekitar 1.000-an.

"Guru 3T akan diprioritaskan. Berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan alasannya ialah ini mendukung aktivitas presiden," ujarnya.

Selain tiga deretan tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5.000-an. Sekolah ikatan dinas ini, antara lain, Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).

‎Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri). (esy/jpnn)

Referensi artikel : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=336723


Sumber https://www.duniaedukasi.my.id/